Satgas Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan Sulut Terima Penghargaan Kementerian ATR/BPN RI
GlobalindoSuaraMedia, Sulut – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari Polda Sulut, Kejaksaan Tinggi dan Kanwil BPN Sulut, menerima piagam penghargaan dan pin emas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.
Upacara penyerahan penghargaan dan penyematan pin emas dilaksanakan di halaman Mapolda Sulut, Senin (11/12/2023), dipimpin oleh Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Widodo.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto, Kajati Sulut, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulut, para PJU Polda, para penerima penghargaan dan seluruh personel Polda Sulut.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Kajati dan Bapak Kepala Kanwil BPN Sulawesi Utara, beserta jajaran yang telah bersinergi dengan sangat baik dalam penanganan tindak pidana pertanahan tahun 2023,” kata Widodo.
Menurutnya, pemberantasan mafia tanah telah menjadi salah satu perhatian serius dari Bapak Presiden.
“Bapak Presiden memberikan 3 tugas utama kepada Bapak Menteri ATR/KBPN, saah satunya adalah percepatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk pemberantasan mafia tanah,” lanjutnya.
Berbagai upaya dalam memberantas Mafia Tanah katanya, telah dilakukan. Sejak tahun 2018, Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerjasama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI yang dituangkan melalui Nota Kesepahaman Bersama yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satgas Mafia Tanah yang bertugas mengungkap adanya kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah.
Berkat sinergi dan kolaborasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian, dan Kejaksaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pertanahan, di tahun 2023, Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil menyelesaikan target operasi tindak pidana pertanahan.
“Semuanya telah P21 dan telah ditetapkan sebanyak 7 orang tersangka, dan berhasil menyelamatkan potensial kerugian kurang lebih sebesar Rp 32.721.000.000, dan seluas 61.326 M2 bidang tanah dapat diselamatkan. Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaiannya tersebut,” kata Widodo.
Untuk Nasional secara keseluruhan Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan telah berhasil menangani 86 kasus, dengan total sebanyak 62 kasus telah diselesaikan dan telah ditetapkan sebanyak 159 tersangka, dengan potensial kerugan yang dapat diselamatkan ialah sebesar lebih dari Rp 13.297.682.138.500,- dan lebih dari 8.018 Ha bidang tanah dapat diselamatkan dari modus kejahatan pertanahan. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yang hanya 678 Ha bidang tanah.
“Saya juga meminta dukungan dari segenap jajaran Kepolisian dan Kejaksaan di Provinsi Sulawesi Utara agar selalu memberi dukungan kepada Kementerian ATR/BPN dalam upaya-upaya pemberantasan mafia tanah dan penyelesaian tindak pidana pertanahan,” pungkasnya.
Ditambahkan Kapolda, kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, yang pada saat itu penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN.
“Ini merupakan sebuah penghargaan, prestasi dan apresiasi dari Menteri kepada para penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan BPN, yang diberikan,” katanya.
Ia berharap dengan penghargaan ini akan semakin meningkatkan kinerja untuk melakukan penegakan hukum, penanganan perkara pertanahan.
“Ini juga bisa menjadi motivasi kepada personel yang lain untuk bekerja lebih maksimal, sehingga penyelesaian perkara apapun itu bisa menjadi sebuah prestasi dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara yang menerima penghargaan sebanyak 25 orang, terdiri dari 13 anggota Polda Sulut, 6 orang BPN Sulut dan 6 orang Kejati. // Wakorwil Indonesia Timur Amir Pontoh